Perang Baratayuda Elit Golkar

Senin, 23 Maret 2015

Bagikan :

Tweet

 Hari ini, 23 Maret 2015  Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly telah mengeluarkan Surat Keterangan pengesahan nama-nama kepengurusan partai Golkar kubu Agung Laksono. Berbagai macam respon muncul dari berbagai pihak.  Pengesahan itu seolah membuat posisi kubu Agung Laksono semakin di atas angin. Sementara   ketua umum Golkar versi munas Bali Aburizal Bakrie mencari celah untuk membatalkan keputusan Menkumham ke PTUN.

Setelah mengalami kemelut selama berbulan-bulan, berawal sejak pemilihan presiden 5 bulan yang lalu, Golkar mengalami gelombang permasalahan yang tak kunjung usai, bahkan ketika Kemenkumham mengeluarkan pengesahan bagi kubu Agung Laksono (versi munas ancol), sepertinya suhu politik internal Golkar tetap tidak semakin dingin. Kubu Abu Rizal Bakrie (versi munas bali) belum terima terhadap keputusan itu dan masih terus berjuang mendapat ‘kekuasaannya’ kembali.

Kubu ARB tidak pasrah begitu saja. Melalui kuasa hukumnya, Yuzril Izha Mahendra, Golkar versi munas bali (kubu ARB) mulai menyusun berbagai manuver untuk menghadapi putusan Menkumham itu. Usahanya adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).  Yuzril mengklaim, keputusan Kemenkumham yang mengesahkan pengurus golkar dibawah kepemimpinan Agung Laksono merupakan suatu bentuk pengkhianatan reformasi.

Keputusan Kemenkumham mengeluarkan SK tersebut, dapat dianggap sebagai sebuah intervensi politik dari pemerintah terhadap permasalahan internal Golkar. Terkait keputusan Mahkamah Partai yang tidak memutuskan kemenangan salah satu pihak karena posisinya yang imbang, sehingga Mahkamah Partai Golkar menganjurkan agar perseteruan dua kubu itu, diselesaikan secara musyawarah atau di tingkat peradilan umum. Di saat proses tersebut masih berjalan, tiba-tiba Kemenkumham mengeluarkan keputusan yang nampak ‘aneh’  dengan melegitimasi bahwa kubu Agung Laksono merupakan pengurus partai yang sah.

 Sebagai seorang menteri yang posisinya berada di dalam pemerintahan, keputusan Menkumham bisa jadi merupakan keputusan yang strategis untuk memperkuat posisi pemerintah. Posisi Golkar versi ARB yang tergabung dalam KMP sejak awal tidak mendukung pemerintah Jokowi-JK, sehingga  dengan keputusan Menkumham tersebut, secara strategis melemahkan KMP sebagai oposisi pemerintah dan memperkuat pemerintahan, dalam hal ini KIH.

Seusai gelaran pemilihan presiden memang menyisakan gejolak di dalam internal beberapa partai politik. Selain Golkar, sebelumnya juga terjadi dualism kepemimpinan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang hingga kini polemiknya masih belum selesai karena terdapat dua keputusan. Pada saat kemenkumham mengesahkan kubu Romahurmuziy, justru PTUN memenangkan kubu Djan Faridz. Putusan Kemenkumham terhadap Golkar kali ini bisa dibilang menjadi kedua kalinya Kemenkumham ‘jatuh di lubang yang sama’.  Pada saat proses hukum masih berlangsung seharusnya Kemenkumham tidak boleh mengeluarkan keputusan apapun.

 Kemenkumham seharusnya berada pada posisi yang netral, legalistik, dan defensif, mengabaikan kepentingan politik tertentu, sekalipun itu partai koalisi pemerintah. Dengan mengeluarkan surat keputusan yang memenangkan kubu Agung Laksono, Kemenkumham dinilai telah terlalu jauh memasuki wilayah politik.  

 Dikutip dari antaranews, Pengamat Politik LIPI Firman Noor menyatakan "Perilaku pemerintah menunjukkan cara-cara Machiavelian, yaitu menghabisi lawan-lawan politik untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang dipertanyakan legalitasnya," tuturnya. Dia mengatakan terdapat standar ganda yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM dalam menyikapi konflik di PPP dan Partai Golkar yang pada akhirnya dipertanyakan oleh publik.

Saat ini merupakan ujian terberat yang harus dihadapi partai golkar dalam 4 dasawarsa terakhir. Beberapa konflik yang dihadapi sebelumnya dapat diatasi dengan baik. Sebagai partai yang paling tua di indonesia, seharusnya partai golkar dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Apabila golkar dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik, tentu akan ditiru oleh partai lain dalam menghadapi permasalahan yang sama. Akan tetapi apabila Golkar gagal menyelesaikan masalah ini dengan baik, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap golkar pasti akan hilang begitu saja.

 Mungkin islah bukan pilihan yang terbaik untuk saat ini, tetapi golkar harus tetap dipertahankan. Bisa saja setelah konflik ini terjadi akan muncul penyusul Hanura, Gerindra, dan Nasdem yang aktor utamanya merupakan mantan darah kuning. Atau mungkin akan muncul Golkar Perjuangan hehehehe…. 

Tag : Polhuk