Partai Beringin Bergoyang

Selasa, 03 Maret 2015

Bagikan :

Tweet

Setelah tercatat sebagai pemenang dalam tujuh pemilihan umum, dan menempati peringkat kedua dalam sepuluh pemilihan umum di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa Golkar merupakan partai yang besar dan kuat serta memiliki peran yang begitu besar dalam perkembangan dan pembangunan di Repubublik Indonesia. Tetapi masa lalu hanyalah masa lalu, Golkar yang sekarang berbeda dengan yang dulu ketika mengalami masa kejayaan. Kini Golkar kian terpuruk. Mencoba  menampatkan diri sebagai oposisi, dan berada di luar pemerintahan untuk pertama kali dalam sepuluh periode pemilihan terakhir, justru membuat  internal Golkar kian memanas, terkait adanya dua kepentingan dua tokoh ‘tua’ di  tubuh partai Golkar.

Konflik yang terjadi adalah dualisme kepemimpinan menyusul adanya kubu yang dibentuk oleh Agung laksono yang menyatakan bahwa Munas yang dilakukan oleh Partai Golkar, versi Abu Rizal bakrie adalah tidak sah.Kubu Agung Laksono  mempermaslahkan ARB yang membekekukan kepenguruaan partai Golkar. Meski banyak kecaman dari sana-sini dari banyak kader tua, kubu ARB tetap mengadakan Munas Bali, dan memenangkan ARB secara aklamasi sebagai Ketum Golkar.

disamping itu juga adanya kesepakatan di dalam munas Bali yang menolak peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah dan mengembalikan mekanisme pemilu kepada presiden. Hal tersebut dianggap sebagai suatu pencemaran oleh kubu Agung Laksono cs. Hal tersebut dianggap bertentangan dengan ideologi partai dan bertentangan dengan asas demokrasi. Kubu Agung Laksono berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis melalui pemilu, oleh karenanya, kubu Agung Laksono menyatakan menolak hal tersebut dan menyatakan akan hengkang dari koalisi merah putih, sekaligus memberi tanda akan bergabung dengan KIH.

Golkar Harus Berbenah

Adu kepentingan oleh para tokoh tua dalam tubuh pohon beringin sangat disesalkan. Sebagai partai senior, setidaknya partai Golkar dapat menjaga stabilitas internal dan memberikan contoh politik yang sehat bagi partai-partai lainnya. Mengutip pernyataan Fachry ali (LSPEU Indonesia) bahwa slogan yang perlu berkembang saat ini adalah “membenahi sistem politik Indonesia harus dimulai dari pembenahan Golkar”. Peryataan tersebut bukan tanpa alasan, kenyataan bahwa dewasa ini kekuasaan politik yang paling dominan adalah dikuasai oleh Golkar dan PDIP, sehingga berbagai kebijakan politik yang berdampak pada negara selalu melibatkan kedua partai besar tersebut.

 Dalam konteks pemerintahan Jokowi, posisi PDIP selaku partai penguasa yang dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden adalah bagian dari partai, menimbulkan berbagai macam opini bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang presiden bukan berasal dari kekuatannya sendiri, tetapi orang-orang partai yang berada dibalik pemerintahan, tidak menduduki posisi strategis pemerintahan tapi memiliki kuasa melalui partai yang ‘dimilikinya’, sebutlah Megawati dan Surya Paloh sebagai penguasa Partai politik pengusung pemerintah.

Posisi Partai Golkar yang menempatkan dirinnya di luar pemerintahan, dalam suatu ikatan tetap Koalisi Merah Putih, dianggap sebagai suatu hal yang sangat positif untuk menyikapi pernyataan di atas. Sebagai partai yang mempunyai pengaruh dan kuasa cukup besar, maka kekuatan itu selalu diperlukan sebagai ‘lawan’ politik yang kritis, kuat dan seimbang untuk menjalankan fungsi kontrol negara. Keberadaan partai golkar di dalam pemerintahan, seperti yang ditawarkan oleh kubu Agung Laksono, akan menimbulkan berbagai keresahan. Kebijakan negara yang tanpa kontrol, karena tidak ada lagi partai politik yang mempunyai kekuatan seperti golkar—yang berada pada oposisi, karena hal tersebut merupakan fungsi riil politik yang berbagai pemikiran partai politik akan berpengaruh besar pada kebijakan negara. 

Saat ini, konflik dualisme kepengurusan pohon beringin berada dalam genggaman Mahkamah Partai Golkar, kualitas dan integritas Mahkamah partai golkar diuji dalam penyelesaian kasus ini. Banyak yang berharap kisruh partai ini segera diselesaikan karena terkait dalam keberlangsungan dan stabilitas negara, tawaran dilakukannya munas ulang sepertinya dapat dipandang sebagai solusi yang baik. Hal tersebut terkait nasib partai golkar dalam Pilkada yang akan digelar serentak pada desember 2015, sementara itu Partai Golkar belum memperoleh pengesahan dari pemerintah.

Penyelesaian konflik tersebut tentunya harus melalui jalan konstitusi dan mengutamakan kepentingan organisasi, yaitu agar golkar dapat tetap menjaga konsistensinya dalam mewarnai politik di indonesia seperti masalalunya, mengingat gokar mempunyai peran yang cukup besar dalam sejarah perjalanan bangsa indonesia, tentunya selalu berorientasi pada pembangunan kesejahteraan. Posisi partai golkar dalam koalisi maupun oposisi, di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintaham seharusnya tidak dipermasalahkan karena semuanya tentu akan berdampak baik terhadap negara asalkan tetap berdasarkan pada konstitusi, dan AD-ART serta harus mengesampingkan ambisi politik salah satu tokoh partai Golkar itu sendiri.( Yogi trendezia)

Tag : Polhuk