Drama Cicak versus Buaya Masih Koma Belum Titik

Kamis, 19 Februari 2015

Bagikan :

Tweet

Drama perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengalami babak baru yang semakin seru. Drama perseteruan yang populer dengan istilah “cicak versus buaya” ini akan menjadi sebuah kisah yang  panjang entah sampai berapa episode drama ini akan bersambung.  Yang pasti perseteruan ini melibatkan tiga aktor utama, KPK, Polri dan pihak istana. Ya,  Perseteruan ini sebenarnya perang tiga penjuru sekaligus.

Tesis yang bisa menjadi rujukan bahwa perseteruan KPK dan Polri melibatkan pihak istana terlihat dari kronologis asal-muasal konfilik tersebut selalu didahului dengan konflik dengan pihak istana terlebih dahulu. Publik masih ingat ketika Antasari (ketua KPK ) membuka perseteruan terbuka dengan istana setelah menetapkan besan SBY Aulia Pohan sebagai tersangka kasus Bank Indonesia. Selang beberapa pekan, Antasari langsung ditetapkan tersangka atas dugaan  pembunuhan seorang bos BUMN dengan latar belakang perselingkuhan dengan perempuan yang bernama Rani Juliani.

Meski dalam kasus ini banyak kejanggalan, seperti ada upaya sistematis untuk menghilangkan alat bukti, seperi baju Nasrudin Zulkarnaen saat peristiwa penembakan hilang entah dimana baju tersebut berada, peluru dan senapan yang digunaka alat bukti tidak ada kecocokan. Namun karena adanya kekuatan besar yang mejadi dalang dibalik kasus ini,  Antasari tidak berkutik, dan hingga kini masuk bui. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan sebutan cicak versus buaya episode pertama.

Sama halnya dengan kasus yang menimpa Bibit Hamad Rianto dan Chandra M Hamzah Wakil Ketua KPK yang ditetapkan sebagai tersangka setelah SBY bertemu dengan pihak Polri dalam acara buka puasa September 2009. Dua wakil KPK tersebut dituduh menyalah gunakan wewenang dalam menangani kasus Anggoro Widjojo terpidana kasus alat komunikasi di Kementerian Kehutanan. Kasus ini juga tidak kalah dramatisnya dengan yang menimpa Antasari, bedanya Bibit dan Candra masih beruntung karena mampu membuka skandal perselingkuhan antara petinggi Polri dengan Kejaksaan yang  menjadi makelar kasus. Dua wakil KPK inipun bisa bebas. Peristiwa ini yang kemudian disebut dengan drama cicak versus buaya episode dua.

Kini setelah hiruk pikuk pemilu 2014 berlangsung, publik kembali dihebohkan dengan drama KPK versus Polri kembali. Konflik ini berawal ketika calon Kapolri satu-satunya yang di ajukan Kompolnas Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka karena terindikasi menerima hadiah dan janji ketika menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006. Kasus perseteruan KPK dengan Polri kali ini pun berbuntut panjang karena gugatan prapradilan yang di ajukan Budi Gunawan di kabulkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi dan membatalkan status tersangka yang dituduhkan KPK. Isu perseteruan KPK dengan Polri  episode ketiga inipun  menjadi tranding topik dunia.Tidak hanya publik dunia, konflik KPK dengan Polri juga banyak di bicarakan publik dunia maya dalam negeri hingga menjadi tranding topik selama sepekan berturut-turut.

Riset BAND-IT menunjukkan sebuah gejala bahwa isu KPK dengan Polri menempati posisi tertatas  di bandingkan isu-isu lainnya. Gejala ini menunjukkan bahwa netizen memiliki harapan besar agar kedua lembaga ini bisa mengakhiri perseteruannnya karena melihat keduanya merupakan sama-sama lembaga hukum yang menjadi benteng penegakan hukum di Indonesia.

Ujian Berat Bagi Jokowi

Semenjak isu KPK vs Polri bergulir dan menjadi  banyak sorotan media cetak, online dan mensos. Sudah pasti Presiden Jokowi terkena imbasnya dengan diserang sana-sini dari lawan politiknya. Kisruh KPK dengan Polri ini akan menjadi moment yang pas bagi lawan politik Jokowi untuk menjatuhkan elektabilitas Jokowi di hadapan pendukungnya. Serangan politik tersebut sangat jelas dan nyata bukan hanya didunia nyata, namun juga dalam sosial media yang begitu gencar menyerang Jokowi dengan berbagai isu-isu lama.  Semisal Jokowi tidak tegas, pemerintah tidak pro pemberatan korupsi, Jokowi petugas partai dan isu lainnya

hasil riset BAND-IT menunjukan elektabilitas Jokowi mulai tergerus dan banyak mendapatkan sentimen negatif dari para netizen  dengan adanya kasus perseteruan antara KPK  dan polri ini. Jokowi memang mengalami masa delematis antara melantik dan membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Sementara tekanan politik terus membayangi Jokowi, terutama dari partai pendukungnya karena Budi Gunawan  merupakan orang yang pernah dekat dengan Megawati.  Satu sisi, Jokowi juga di hadapkan dengan sebuah realitas bahwa  masyarakat dan  relawan mengharapkan agar Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan.

Belajar dari Kasus Sebelumnya

Melihat drama perseteruan dua lembaga ini adalah sebuah hal yang ironi karena keduanya merupakan dua lembaga penegak hukum yang sepatutnya memberikan contoh yang baik kepada publik bukan malah justru mempertontokan sebuah prilaku yang tidak mencerminkan penegak hukum. Entah sampai kapan dua lembaga ini bisa akur dan guyub rukun dalam sebuah keluarga yang bernama bangsa Indonesia. Rasanya memang agak sulit untuk mendamaikan dua lembaga ini dan harus dikembalikan kepada keduanya agar bisa intropresksi diri.

Mengapa dua lembaga ini sering berseteru? Itulah pertanyaan yang mungkin menjadi uneg-uneg  dalam pikiran kita semua. Tidak bisa dipungkiri bahwa akar perseteruan antara KPK dan Polri disebabkan karena adanya ruang lingkup kekuasaan (scope of power) dan  jangkauan kekuasan (domain of power)  yang dimiliki dua lembaga ini masih kabur terkait siapa yang berhak untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, penggeledahan dalam kasus-kasus korupsi.

Dua hal ini memang harus mulai dipikirkan oleh DPR sebagai badan legislasi untuk menjernihkan ruang lingkup kekuasaan polri dan KPK, begitu pula domain kekuasaan dua lembaga ini.  (Meriam Budiardjo, 2011). Jika dua variabel kekuasaan ini masih belum dibenahi dengan tatanan hukum yang mengatur dua lembaga ini, maka dapat dipastikan konflik KPK dan Polri akan selamanya koma, dan tidak pernah titik. [Danu/Trendezia]

Tag : Polhuk