46 Distrik Di Papua Belum Miliki Puskesmas

Jumat, 27 Maret 2015

Bagikan :

Tweet

Jayapura, (26/3)(Trendezia.com) - Pimpinan Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyatakan sebanyak 46 distrik/kecamatan di daerah itu belum memiliki pusat pelayanan kesehatan masyarakat (puskesmas).

"Jumlah distrik di Provinsi Papua yang belum mempunyai puskesmas sebanyak 46 distrik, dan bukan 96 distrik seperti yang dikabarkan sejumlah media masa di Jayapura," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg Aloysius Giyai, ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Kamis.

Aloysius mengklarifikasi pemberitaan sejumlah media massa bahwa ada 96 distrik di Papua yang tidak memiliki Puskesmas.

Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abepura itu menjelaskan, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) 2013, jumlah distrik di Papua sebanyak 440 wilayah, sementara jumlah puskemas yang memenuhi syarat per Maret 2014 sebanyak 394 puskesmas.

Dengan demikian, lanjut dia, jumlah distrik yang belum mempunyai atau belum memiliki puskesmas sebanyak 46 distrik dan bukan 96 distrik seperti pemberitaan sejumlah media massa.

"Dengan demikian bisa dikatakan 96 persen distrik di Provinsi Papua telah memiliki Puskesmas," ujarnya.

Klarifikasi Permasalahan Puskesmas Di Papua

Aloysius Giyai mengklarifikasi sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan puskesmas dan sistem rujukan di rumah sakit di Papua.Ia menyebut permasalahan tersebut yakni, pemberitaan di salah satu media lokal di Jayapura dan dikomentari salah satu pejabat di RSUD dok II Jayapura pada Rabu lalu.

Menanggapi pemberitaan itu, Aloysius mengemukakan bahwa walaupun diperintahkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, bahwa puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan/distrik, namun hal itu sulit diwujudkan.

"Hal ini tidak bisa serta merta dapat diterapkan di Provinsi Papua oleh karena ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi," ujarnya. Sejumlah syarat yang harus dipenuhi di antaranya jumlah penduduk, aksesibilitas, kebutuhan pelayanan, ketersediaan prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium serta prasyarat lokasi dan bangunan.

Aloysius yang pernah menjabat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abepura itu mengatakan, fakta di lapangan ditemukan banyak puskesmas yang didirikan oleh pemerintah kabupaten/kota namun belum dapat memenuhi prasyarat sebagaimana diamanatkan oleh Permenkes Nomor 75 Tahun 2014.

"Jika prasyarat tersebut belum dipenuhi maka Dinas Kesehatan Papua tidak dapat memberikan rekomendasi pendirian puskesmas," kata Aloysius.

Dengan demikian, kata dia, sejauh ini di Provinsi Papua masih bisa satu puskesmas melayani dua distrik.

Permasalahan lainnya yang perlu diklarifikasi, kata Aloysius, yakni adanya pernyataan kekisruhan di RSUD Jayapura, yang dinilai terlalu berlebihan.

Aloysius juga mengklarifikasi pelaksanaan Kartu Papua Sehat (KPS) di puskesmas yang dapat dilakukan sesuai Pergub Nomor 6 Tahun 2014, namun dana KPS hanya ditujukan kepada layanan kesehatan rujukan.

Porsi terbesar dari KPS diberikan kepada RSUD Jayapura sebesar 47 miliar untuk tahun 2014.

"Bagi Puskesmas yang tidak mendapatkan dana KPS, namun dalam bentuk dukungan pelaksanaan program yang sumber pembiayaannya berasal dari 15 persen dari 80 persen yang bersumber dari dana otsus yang dialokasikan ke kabupaten/kota di Papua," ujarnya.

Dia mengatakan, jika dihitung per kabupaten/kota akan mengolah dana sebesar Rp14 miliar - Rp17 miliar.

Dana itu dipergunakan untuk membiayai empat kegiatan yakni pertama dipergunakan untuk layanan kesehatan terbang, terapung, dan kaki telanjang dengan porsi sebesar 50 persen.

Kedua, anggaran itu dipergunakan untuk dukungan terhadap pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar 30 persen.

Selanjutnya, alokasi anggaran itu digunakan untuk mendukung penyediaan sarana prasarana minimal di Puskesmas sebesar 10 persen. Terakhir, aliran dana itu juga dipergunakan untuk mendukung management Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota oleh Dinas Kesehatan Papua sebesar 10 persen.

Ia menambahkan, Dinas Kesehatan Papua berharap adanya koordinasi yang intensif antara SKPD dan kelompok masyarakat terutama pada saat memberikan pernyataan.

Dengan demikian, tidak akan menimbulkan kekacauan dalam pemahaman bagi masyarakat tentang pembangunan kesehatan di Provinsi Papua.

Laporkan  Masalah Kesehatan

Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) mengajak masyarakat agar melaporkan masalah kesehatan terkait pelayanan kesehatan terutama terkait administrasi penggunaan Kartu Papua Sehat (KPS) di rumah sakit.

"Kami mengimbau masyarakat jangan sungkan-sungkan untuk mengadukan masalah kesehatan yang ada di rumah sakit," kata Kepala Bidang Kesekretariatan UP2KP Alexander Krisifu di Jayapura, Kamis. Selain melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kesehatan, UP2KP juga menerima pengaduan atau pelaporan dari masyarakat terkait masalah pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit milik pemerintah.

Alex juga meminta agar masyarakat juga melaporkan masalah kesehatan di rumah sakit swasta dengan menggunakan kartu Papua Sehat."Jika ada kendala terkait masalah administrasi pelayanan kesehatan maka harus dilaporkan ke UP2KP dan akan ditindak lanjuti," katanya.

Pelaporan dapat disampaikan ke nomor layanan 082198630123 atau langsung datang ke Kantor UP2KP yang beralamat di Jalan Baru Kotaraja, Abepura, Kota Jayapura.

Ia menambahkan, laporan juga dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis.

Tag : lifestyle