Setelah melewati
beberapa tahapan persidangan, hakim Pengadilan Tingi (PN) Jakarta Selatan,
Sarpin Rizaldi, pada Senin (16/2) akhirnya mengabulkan gugatan praperadilan
Komjen (Pol) Budi Gunawan. Dengan keputusan ini, penetapan status tersangka
oleh KPK terhadap Jenderal bintang tiga itu tidak sah secara hukum. Alasannya, surat perintah
penyidikan (sprindik) yang ditujukan kepada Budi Gunawan tidak memiliki dasar
dan kekuatan hukum. Pasal 11 UU KPK hanya memberi kewenangan KPK untuk
melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang
melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.
Sementara, Budi Gunawan – saat diduga melakukan korupsi – menjabat sebagai
Kepala Biro Pembinaan Karir (Karobinker) Deputi SDM Mabes Polri periode
2003-2006 dan jabatan itu bukan termasuk dalam penyelenggara negara ataupun
penegak hukum. Karobinker merupakan jabatan administratif golongan eselon II dan
bersifat struktural di bawah Kapolri. Adapun yang dimaksud pejabat
penyelenggara negara, sesuai Pasal 1 angka 1 UU No 28 Tahun 1999\ adalah mereka
yang menjalankan fungsi eksekutif,
legislatif, yudikatif, atau pejabat lain yang punya tugas fungsi penyelenggara
negara sesuai peraturan UU yang berlaku.
Hukum di negeri ini
mengatur bahwa putusan hakim yang bertentangan dengan KUHAP bisa diuji di pengadilan
yang lebih tinggi, yakni Mahkamah Agung (MA). Surat Edaran Mahkamah Agung No 4
Tahun 2014 memberikan ruang dilakukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan jika
ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum. Selain itu, hakim secara
personal juga bisa “dipersoalkan” ke Komisi Yudisial (KY) manakala putusan yang
diambil dinilai menabrak undang-undang dan mengingkari etika dan moralitas
publik. Dua persoalan itulah yang saat ini tengah ditempuh oleh para penggiat
anti korupsi, seperti ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil terhadap putusan hakim
Sarpin.
Semua orang tentu paham bahwa suatu putusan hukum bukan lahir dari ruang hampa. Putusan lahir dari pertimbangan hakim berdasarkan dalil-dalil serta bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Dalam putusan praperadilan Budi Gunawan, hakim Sarpin merujuk pada ketentuan bahwa pengadilan dilarang menolak mengadili perkara yang hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Klaim itu tidak salah, sebab hukum memang tidak hanya sekadar di atas kertas (on the paper), tetapi hidup dalam praktik (law in action). Dari perspektif ini, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum (rrechtvinding), menggali keadilan dalam masyarakat.
Namun, yang perlu
digaris bawahi bahwa tidak diaturnya penetapan tersangka dalam KUHP –
sebagaimana argumen hakim Sarpin – tidaklah disebabkan oleh kekosongan hukum. Sebab,
KUHP sendiri sudah jelas membatasi secara limitatif obyek preperadilan. Begitu
pula lembaga preperadilan sendiri hanya menguji sebatas aspek prosedural dan
sama sekali tidak mengadili substansi perkara. Sementara dalam putusannya,
hakim Sarpin menjadikan penetapan tersangka Budi Gunawan sebagai obyek praperadilan.
Padahal, dalam Pasal 77 KUHAP dijelaskan bahwa kewenangan praperadilan hanya
terbatas untuk menguji sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian
penyidikan, penuntutan serta ganti rugi dan rehabilitasi.
Pasal ini menutup
peluang bagi hakim untuk melakukan penafsiran lain dalam menangani perkara.
Dalam sejarah, doktrin tentang penafsiran atau penemuan hukum – di luar yang
tertulis – tidak berlaku bagi hukum acara pidana atau hukum formal. Dengan
demikian jelas, bahwa sebenarnya tidak ada kekosongan hukum dalam perkara praperadilan
Budi Gunawan. Segala yang menjadi argumentasi atau dalil-dalil yang diajukan
oleh tim pengacara Budi Gunawan pada dasarnya menjadi wilayah uji bagi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) – bukan lembaga praperadilan.
Itulah yang dinilai
berbagai kalangan sebagai kesalahan fatal hakim Sarpin dalam menangani
praperadilan Budi Gunawan. Sebab, ia telah masuk terlalu jauh (off side)
dari kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Apa yang dilakukan
hakim Sarpin ternyata tidak sekadar membuka pintu mempersoalkan status
tersangka. Ia juga menyentuh substansi perkara yang mestinya menjadi wilayah
Pengadilan Tipikor. Lebih dari itu, hakim Sarpin lewat putusan preperadilan-nya
itu adalah unprofesional conduct yang bisa mengacak-acak tatanan hukum.
Bahkan, jika kita cermati, putusan hakim Sarpin yang menilai KPK tidak memiliki
kewenangan menyidik Budi Gunawan lantaran bukan pejabat penegak hukum atau
penyelenggara negara sama artinya dengan membatasi kewenangan KPK.
Dengan ungkapan
lain, hakim Sarpin tidak saja mengganti peran Pengadilan Tipikor, tapi juga
kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) ketika menafsir Pasal 11 UU No 30/2002 tentang
KPK soal ruang lingkup kewenangan KPK. Secara normatif , konsekuensi dari
putusan tidak sahnya penetapan tersangka Budi Gunawan memang berimplikasi
kepada proses penyidikan yang berjalan harus dihentikan. Dan pengghentian
proses penyidikan tersebut haruslah melalui mekanisme surat perintah
penghentian penyidikan (SP3). Namun, Pasal 30 UU KPK menyebut bahwa KPK tidak
berwenang mengeluarkan SP3.
Pertanyaannya,
bukankah dengan pasal ini sudah dengan sendirnya menggugurkan putusan
praperadilan Budi Gunawan? Barang kali kita hanya bisa mengatakan bahwa putusan
praperadilan bukanlah dasar bahwa Budi Gunawan bersih dari kasus korupsi. Jika
putusan hakim Sarpin ini tidak segara dikoreksi, maka dapat dipastikan semua
tersangka korupsi akan berbondong-bondong mengajukan gugatan praperadilan yang
bisa diputus dalam jangka waktu tujuh hari hanya dengan hakim tunggal. Nafas
dan energi KPK pun akan terkuras habis untuk melayani gugatan praperadilan,
bukan untuk memberantasn korupsi yang sudah semakin di luar batas nalar. [Joko/Trendezia]
Tag :
Polhuk
0 Komentar untuk "Mengkritisi Putusan Praperadilan Budi Gunawan"