Konflik Partai Membuat KMP Tak Lagi Solid

Senin, 30 Maret 2015

Bagikan :

Tweet

Jakarta, (Trendezia.com) – Keberadan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR tak lagi solid. Hal itu terjadi menyusul adanya perubahan konstelasi politik di internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Demikian kata peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyowo Wibowo saat dihubungi di Jakarta, Selasa (24/3). "Praktis yang solid di KMP hanya tinggal Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sikap Partai Amanat Nasional juga berubah drastis sejak dipimpin Zulkifli Hasan," ungkapnya.

Menurut Karyono, secara umum peta politik saat ini tidak menguntungkan KMP sehingga koalisi pengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat Pilpres 2014 itu menjadi melemah. "Partai Demokrat pun tidak bisa diharapkan akan mendukung KMP karena sejak awal partai tersebut terang-terangan memilih menjadi kekuatan tersendiri (penyeimbang, red.) bukan bagian dari koalisi mana pun. Dalam bersikap, Partai Demokrat biasanya melihat situasi terlebih dahulu," tambahnya.

Karyono mengatakan Keputusan Menkumham, Yasonna Laoly yang mengakui kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol di bawah kepemimpinan Agung Laksono telah memukul balik KMP, meski kemungkinan masih akan ada perlawanan di internal partai berlambang beringin itu. Menurutnya, sejak kubu Agung Laksono berada "di atas angin", cukup banyak kader Partai Golkar yang semula mendukung Aburizal Bakrie berbalik arah mendukung munas Ancol. Karena itu, dia memperkirakan Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie pun juga akan kehilangan kekuatan.

"Mungkin masih akan ada kader Partai Golkar yang loyal kepada Aburizal Bakrie dan terus mendukung KMP. Namun, saya perkirakan jumlahnya sedikit," pungkasnya.

PPP Sambut Baik Dukungan Golkar Kepada Pemerintah

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP hasil Muktamar Surabaya menyambut baik dukungan DPP Golkar pimpinan Agung Laksono kepada pemerintahan Jokowi-JK. "Pada prinsipnya PPP dan KIH menyambut baik, sebagai upaya menciptakan stabilitas politik," kata Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya M Romahurmuziy (Romi) usai membuka Muswil PPP Provinsi Bengkulu di Bengkulu, Senin (24/3).

Menurut Romi, kegaduhan politik selama enam bulan terakhir akibat belum kuatnya dukungan terhadap pemerintah di parlemen. "Selama ini gaduh karena pemerintaan Jokowi-JK belum mendapat dukungan mayoritas di parlemen," katanya. Romi juga meyakini bahwa pada akhirnya pemerintahan Jokowi-JK akan mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, karena semua pasti menginginkan stabilitas.

Ketika ditanya tentang kompensasi politik dari dukungan Partai Golkar ke pemerintah, Romi mengaku hal itu tidak dibicarakan di KIH karena merupakan ranah presiden. "Soal kompensasi politik, apakah jabatan menteri atau jabatan lain, itu wewenang presiden," jawab Romi. Yang jelas, lanjutnya, PPP akan mendukung kebijakan yang diambil pemerintah selama landasan konstitusionalnya cukup.

"Selama kebijakan yang diambil tidak menabrak undang-undang," kata Romi. Sebelumnya, Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono menyatakan Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan menjadi pendukung pemerintah, namun tidak masuk dalam KIH.

Tag : News